BRI kelola dana hibah pemerintah AS

http://keuangan.kontan.co.id/news/bri-kelola-dana-hibah-pemerintah-as


JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menjadi bank pengelola dana amanat senilai US$ 600 juta yang dimiliki Program Compact dari Amerika Serikat (AS). Penandatanganan kerjasama dilakukan antara Milennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I), BRI dan Cardno Emerging Market USA, LTD pada hari ini (17/12) di Jakarta.

Menurut Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN BRI Asmawi Syam, BRI telah ditunjuk sebagai wali amanat untuk dana hibah tersebut selama lima tahun. Program Compact sendiri merupakan program hibah dari pemerintah AS melalui Milennium Challenge Corporation (MCC) yang telah ditandatangai pemerintah Indonesia dan pemerintah AS pada 19 November 2011 lalu.

"Program ini terdiri atas kegiatan utama. Pertama, perbaikan nutrisi, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM, lalu procurement, yang arahnya perbaikan barang dan jasa untuk efektifitas anggaran, serta green prosperity, untuk pengembangan energi terbarukan di daerah-daerah," kata Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Wismana Adi Subrata dikesempatan yang sama. Adi bilang, BRI menang dalam sebuah beauty contest.

Di sisi lain, Direktur Keuangan BRI Achmad Baiquni mengaku belum mengetahui bagaimana proses penyaluran dana hibah tersebut. "Dalam jangka yang tidak terlalu lama ini bisa ada endapan dana. Dana dikucurkan bertahap, tapi belum tahu persis cashflow-nya seperti apa. Karena memang belum jelas kemana disalurkannya. Lagi pula, kami lihatnya jangka panjang, jadi meningkatkan kepercayaan kepada BRI juga," bebernya.

Dana hibah ini sendiri tidak langsung masuk ke BRI. "Nanti masuknya bertahap dan penyalurannya pun bertahap juga," pungkas Baiquni.

sumber lain :

http://fahrurrozihm.blogspot.com/2012/06/klarifikasi-soal-dana-hibah-di-bank-bri.html

PENERIMA HIBAH DIADILI

http://kabar-banten.com/news/detail/15984

SERANG, (KB).-
Bendahara Yayasan Al Mukarobah Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Muhammad Taupik (36) alias Taupik diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (30/10). Pasalnya, kegiatan yang dicantumkan dalam proposal permohonan dana hibah senilai Rp500 juta ke Pemprov Banten, ternyata fiktif. Setelah dana tersebut cair, terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut terungkap dalam sidang dakwaan dipimpin majelis hakim yang diketuai Andreas Suharto, SH dengan jaksa penuntut umum (JPU), Nur Lidia Sari, SH, di PN Serang. Sementara terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Sahrullah, SH.

Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan, pada 2011 terdakwa mendengar informasi yayasan-yayasan di Kabupaten Tangerang banyak yang mendapat dana hibah dari Provinsi Banten. Mengetahui hal tersebut, terdakwa menghubungi temannya, Abdul Fatah yang kenal banyak orang di Biro Kesra Pemprov Banten

Selanjutnya, terdakwa membuat proposal permohonan dana bantuan. Dalam proposal tersebut terdakwa mencantumkan keterangan di Yayasan Al Mukarobah sudah ada kegiatan pendidikan baik PAUD, TK, Taman Pendidikan Alquran, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), majelis taklim ibu-ibu, pondok pesantren putra-putri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Dakwah Islamiyah. Dalam dakwaan, terungkap terdakwa pertama mengajukan proposal, 25 Februari 2011 senilai Rp1,2 miliar. Namun, proposal itu dikembalikan Biro Kesra untuk direvisi. Terdakwa mengajukan kembali pada 24 Januari 2012 senilai Rp500 juta dengan perincian di antaranya pengadaan buku modul, seminar guru, pelatihan guru, honorarium guru, mebeler, alat praktik, dan lain-lain. "Setelah dievaluasi Tim Evaluasi Bidang Kajian Keagamaan dan Pendidikan, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten mengeluarkan nota dinas ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Banten, 30 Januari 2012 perihal penerbitan surat keputusan Gubernur Banten tentang Pemberian Dana Hibah uang kepada Yayasan Al Mukarobah," ungkapnya.

Pemalsuan

Selanjutnya, kata jaksa, Kepala Biro Kesra mengusulkan pencairan bantuan dana hibah melalui nota dinas, 5 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Banten. Kemudian, DPKAD Banten mencairkan dana hibah untuk yayasan tersebut Rp500 juta melalui transfer dari kas daerah ke rekening Bank BRI unit Tigaraksa atas nama Yayasan Al Mukarobah. "Setelah cair terdakwa tidak memberitahukan kepada para pengurus yayasan agar bisa sepenuhnya menguasai uang itu. Terdakwa memalsukan tanda tangan ketua yayasan Saryani untuk mengambil uang di rekening," katanya. Setelah uang ada dalam penguasaannya, terdakwa tidak mempergunakan untuk keperluan sebagaimana dalam proposal. Melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi. Seusai pembacaan dakwaan, penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Seusai sidang, Sahrullah juga mengatakan, pihaknya mengajukan pengalihan jenis penahanan terdakwa kepada majelis hakim. Selain orang tua terdakwa sedang sakit, juga dijamin terdakwa tidak akan melarikan diri. (H-42)***

Perkuat kaderisasi, PDIP belajar dari Partai Komunis China

Selasa, 11 September 2012 

source : http://www.merdeka.com/politik/perkuat-kaderisasi-pdip-belajar-dari-partai-komunis-china.html


Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kedatangan Partai Komunis China (The Communist Party of China/CPC). Partai nasionalis itu ingin belajar sistem pengkaderan CPC yang dikenal berhasil.

"Kedatangan delegasi dari CPC ini sangat berarti penting selain untuk melakukan pembelajaran mengenai pembangunan kader akar rumput serta pengentasan kemiskinan," ujar Ketua Bidang Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri Andreas Pareira di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (11/9).

Dalam diskusi bertajuk 'Peran Partai dalam Membangun Organisasi Akar Rumput dan Pengentasan Kemiskinan' ini, Andreas berharap pertemuan bisa mempererat hubungan persahabatan kedua partai.

Sebaliknya, Deputy Director General International Exchange Center of IDCPC Ah Yuejun, mengatakan kunjungannya untuk mengajak melakukan studi banding mengenai bagaimana melakukan kaderisasi dan pendidikan kepemimpinan.

"Kami juga ingin meningkatkan pengetahuan kepada China. Kalau memungkinkan, kami juga bersedia mengundang organisasi syariah anda atau NGO ke China. Saya juga ingin mengundang delegasi PDIP ke sekolah partai di China," sebut Yuejun.

Delegasi PKC di Indonesia selama lima hari, terdiri dari Vice President, China Eksekutif Leadership Academy Pudong (CELAP) Jiang Haishan, Director International Exchange Center of IDCPC Wu Zhenghong, Third Secretary From Embassy of The People's Republic of China Chen Bin, Researcher The Office of Poverty Alleviation and Development of The State Council Gou Jianjun, dan Deputy Division Director Bereau IDCPC Mei Jing.

Sedangkan PDIP diwakili Wakil Sekjen Bid Kesekretariatan Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Perikanan dan kelautan Rokhmin Dahuri, Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan M Prakosa, Ketua Bidang Pertanian Perikanan Kelautan Mindo Sianipar dan Ketua Bidang Perempuan dan Anak SB Wiryanti Sukamdani.

Diduga tilep dana bansos, 2 politikus PDIP ditahan Kejagung

Senin, 16 Februari 2015 21:51

source : http://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-tilep-dana-bansos-2-politikus-pdip-ditahan-kejagung.html

Merdeka.com - Kejaksaan Agung menahan dua tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Cirebon, Jawa Barat, tahun 2009-2012, Senin (16/2). Keduanya adalah Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kedawung, Cirebon, Subekti Sunoto dan Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Emon Purnomo.

"2 Tersangka lain dalam kasus tersebut ditahan mulai hari ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana, Senin (16/2).

Keduanya mulai saat ini ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Namun, Kejagung tak menahan Wakil Bupati Cirebon Tasya Soemadi, yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Wabup Cirebon belum dapat dilakukan penahanan hari ini karena harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Mendagri," kata Tony.

Seperti diketahui, Tim Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejagung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan memeriksa sekitar 260 warga Kabupaten Cirebon yang diduga menerima dana bansos APBD tahun 2009 hingga 2012.

Pemberian dana bansos tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Cirebon, Dedi Supardi. Sedangkan Tasya yang kini Wakil Bupati, sebelumnya adalah Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2009-2013.

AKUN TWITTER @PARAMIDAS SUDAH DI HACK

saya konfirmasi jika akun twitter @paramidas sudah di retas orang, passwordnya sudah tidak bisa saya akses demikian pula email yang saya gunakan untuk akun twitter tsb.

siapa saja yang pernah menerima tweet yang tidak lazim bisa menghubungi saya.

EFEK NEGATIF SMS MASKING : DIGUNAKAN UNTUK PENIPUAN

beberapa situs penyedia sms gratis dilengkapi sms masking. situs penyedia sms gratis banyak,
dengan kecanggihan sms masking berbeda beda.

ada situs yang hanya bisa sms ke beberapa operator saja, ada juga yang bisa semua operator.
dengan sms masking pengirim sms bisa menggunakan nomor dan nama sesuai keinginan.

efek negatifnya bisa digunakan untuk penipuan dan fitnah. berikut merupakan salah satu situs penyedia sms gratis dengan sms masking yang lumayan.

cara antisipasinya adalah dengan menelepon operator yang terkait dengan sms tsb, seperti call call center, misalkan untuk nomor telkomsel bisa menghubungi 188.

BAHAYA SMS MASKING : NOMOR HP ANDA PUN BISA DITIRUKAN OLEH SMS MASKING

BAHAYA SMS MASKING. TEMANKU ADA YANG MEMBERITAHU BAHWA DIA PERNAH DI KIRIMI SMS DENGAN  NOMORKU , ISINYA PERNYATAAN PERNYATAANKU BAHWA AKU KETURUNAN SUNAN KALIJAGA. SMS TERSEBUT BEREDAR DI MALANG.

HAL TERSEBUT TIDAK BENAR, DI INTERNET ADA FASILITAS SMS MASKING YANG BIASANYA ADA DI SITUS2 SMS GRATIS. DENGAN SMS MASKING SENDER BISA MENGGUNAKAN NOMOR YG DIINGINKAN DAN NAMA YANG DIINGINKAN.

SMS TERNYATA BISA DIREKAYASA. SMS MASKING BIASA DIGUNAKAN TELE MARKETING UNTUK MEMASAR KAN PRODUK. SISI NEGATIFNYA SERING DIGUNAKAN UNTUK PENIPUAN.